Komisioner dari KPAI, Jasra Putra, menyampaikan temuan mereka tentang program sekolah di Jawa Barat yang menimbulkan masalah dan melibatkan pendidikan anak-anak di barak militer.

Apakah ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian KPAI?

Berikut


rangkum, Sabtu (17/5):

1. 
   Belum Ada Standar Baku
   

Jasra menyebutkan bahwa berdasarkan pantauan KPAI, masih belum ada standar baku dalam implementasi program seperti kurangnya pedoman, tata cara teknis, dan prosedur operasional standar. Menurutnya hal ini menimbulkan variasi pada metode pelaksanaan di dua tempat yang dikunjungi yaitu Purwakarta dan Lembang.

“Perbedaan itu meliputi struktur program, kelengkapan fasilitas, rasio antara peserta dengan pembimbing, serta cara mengajar mata pelajaran yang tak seragam walaupun datangnya dari tingkat kelas dan bidang studi yang berlainan,” ungkap Jasra saat memberikan konferensi pers tentang temuan pengawasan KPAI seputar implementasi program Pendidikan Karakter Pancawaluya lewat jalur daring pada hari Jumat (16/05).

“Dalam hal ini disesalkan bisa berdampak pada kualitas akhir dari seluruh program,” lanjutnya.

1. 
   Beberapa Orang Tidak Mengetahui Alasannya untuk Ke Barak
   

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa latar belakang para siswa yang terdaftar dalam program di kedua barak militer di Lembang dan Purwakarta menjadi alasan utama masalah tersebut, yakni karena kebiasaan merokok. Hal ini diikuti oleh tingkat ketidakhadiran mereka yang sering kali melampaui batas serta partisipasi mereka dalam pertikaian antar kelompok.

“Di samping itu, 6,7% dari para siswa menjawab bahwa mereka tidak tahu alasannya untuk bergabung dengan program tersebut. Hasil temuan ini mencerminkan pentingnya adanya evaluasi ulang tentang keakuratan target bagi partisipan dalam implementasi program,” ungkapnya.

Jasra juga menyebutkan bahwa peserta program tersebut bukan di tentukan oleh penilaian ahli psikologi profesional, tetapi hanya berdasarkan rekomendasi dari guruBK.

“Ancamannya adalah para pelajar yang enggan berpartisipasi dalam program tersebut mungkin gagal untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya,” katanya.

1. 
   Minta Dedi Mulyadi Evaluasi
   

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama Gubernur Dedi Mulyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam penyusunan program yang bertujuan mendidik anak-anak di barak militer.

“Program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat yang sedang dijalankan sekarang sudah mencukupi untuk satu tahapan saat ini,” ujar Jasra.

“Sementara itu, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian komprehensif guna mengembangkan model program dan standar yang konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan anak,” jelasnya.

Jasra menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memantau dan mengevaluasi perubahan tingkah laku para peserta program sepanjang proses pendidikan serta setelah mengikutinya dengan rutin.

“Kepala daerah harus menyiapkan partisipasi orangtua, sekolah, serta masyarakat dalam mendukung keberlanjutan transformasi perilaku anak selama masa reintegrasi sosial,” katanya.

“Kementerian pusat serta pemerintahan lokal harus mengevaluasi efisiensi institusi yang menyediakan proteksi bagi anak-anak dalam area mereka masing-masing,” jelas dia.